Welcome ...

Tuesday, March 20, 2012

Contoh kebijakan Fiskal, Moneter, dan Internasional

>>Contoh Kebijakan Fiskal
APBN Rp 1.435 Triliun, Infrastruktur Cuma Dijatah Rp 170 Triliun 

Ramdhania El Hida - detikFinance




Jakarta - Tahun depan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN Rp 1.435 triliun. Dari jumlah ini anggaran infrastruktur hanya mendapat jatah kurang dari Rp 170 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran Rp 170 triliun masuk dalam belanja modal yang sebagian besarnya dialokasikan untuk infrastruktur.

"Pemerintah sudah menganggarkan untuk tahun 2012 itu sebesar Rp 170 triliun dalam bentuk belanja modal dan tidak semuanya sih buat infrastruktur tapi sebagian besar untuk infrastruktur," kata Bambang saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (7/11/2011).

Mantan Dekan FEUI ini mengatakan pemerintah berkeinginan mempercepat pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah maupun swasta untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.

Dia mengakui pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan waktu yang lama serta membutuhkan dana yang besar. "Yang terpenting sekarang bagaimana pemerintah mengajak swasta ikut membangun infrastruktur," imbuh Bambang.

Sampai akhir tahun pemerintah memprediksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5% ditopang oleh gelontoran belanja anggaran kementerian dan lembaga yang baru mencair deras di akhir tahun.

Selain itu pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh ekspor dan konsumsi masyarakat yang tinggi. Untuk impor, Bambang menyangkal jika impor Indonesia didominasi oleh barang konsumsi.

"Impor terbanyak barang modal dan bahan baku jadi sebenarnya cocok untuk pengembangan industri kita sendiri dalam mendorong ekonomi," tuturnya.

Seperti diketahui, di 2012 nilai APBN mencapai Rp 1.435 triliun, naik 8,6% dari APBN-P 2011 yang Rp 1.320,8 triliun.

Belanja ini antara lain terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 964,997 triliun, transfer ke daerah Rp 470,4 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri antara lain dari belanja pegawai Rp 215,72 triliun, belanja barang Rp 142,24 triliun, belanja modal Rp 168,26 triliun.

Jadi nilai belanja untuk infrastruktur masih di bawah anggaran gaji dan tunjangan pegawai negeri yang dialokasikan tahun depan.



>>Contoh Kebijakan Moneter
Dolar AS Kembali Tembus Rp 9.000
Herdaru Purnomo,Angga Aliya - detikFinance

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah. Dolar pun sempat menembus Rp 9.000 akibat sentimen ketidakpastian penyelamatan krisis utang Eropa.

Menurut salah satu pialang di pasar uang, Bank Indonesia (BI) pagi tadi telah melakukan intervensi di pasar supaya nilai tukar garuda itu tak jatuh terlalu dalam. Namun, upaya ini sia-sia karena dolar akhirnya sempat menembus intraday tertinggi hari ini di Rp 9.000.

"BI sudah masuk ke pasar menjual sekitar US$ 30 juta pagi tadi supaya menahan tidak tembus level psikologis Rp 9.000," katanya kepada detikFinance, Kamis (3/10/2011).

Menurutnya, posisi rupiah ini merupakan yang terendah dalam satu bulan terakhir. Sepanjang bulan lalu, BI berhasil menjaga dolar di bawah Rp 9.000.

Pagi tadi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah dibuka melemah di posisi Rp 8.990 per dolar AS dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di Rp 8.960 per dolar AS.

Secara terpisah, Peneliti Ekonomi Utama Direktorat Kebijakan Moneter dan Riset Ekonomi BI, Darsono mengatakan, pelemahan rupiah ini merupakan dinamika jangka pendek.

"Secara jangka panjang rupiah kita kuat karena fundamental kita solid. Risiko dan dilihat dari fiskal cenderung bagus. Rupiah akan kembali kepada kestabilannya seperti sebelumnya," katanya di sela seminar outlook ekonomi 2012 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (3/11/2011).
Ia menambahkan, kali ini rupiah memang tertekan lebih karena faktor sentimen global. Beberapa bank di Eropa perlu likuiditas sehingga perlu menjaringkan asetnya di Indonesia.

>>Contoh Kebijakan Internasional

RI Bayar Sebagian Utang Denda Parkir New York
Egir Rivki - detikNews


Jakarta - Pemerintah Indonesia membayar sebagian utang denda parkir di atas tahun 2002 dari diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di New York. Meski demikian, Indonesia bersama anggota perwakilan PBB yang bekerja di New York, tetap akan memperjuangkan pemutihan uang denda.

"Yang pasca 2002 sudah kita bayar sebagian dari total yang jumlahnya US$ 16.400 sekian," ujar Jubir Kemlu Michael Tene dalam konferensi pers tentang KTT ASEAN 14-19 November di Bali, di Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2011).

Menurut Tene, sisa pembayaran utang denda di atas tahun 2002 akan segera dituntaskan Kemlu. Sedangkan untuk denda di bawah tahun 2002, pihaknya akan menunggu hasil perjuangan rekan anggota perwakilan PBB di New York untuk pemutihan uang denda.

"Kita sudah jelaskan pasca 2002 jumlah tagihan tidak besar, sekitar 16 ribu sekian. Dan ini sudah diputuskan untuk dituntaskan," tutur dia.

Tene tidak mengetahui berapa pastinya jumlah uang denda parkir yang dibayar Kemlu. Dia juga tidak mengetahui kapan waktu pembayaran denda itu.

Sedangkan untuk sisa pembayaran, lanjut Tene, tidak ada tenggat waktu. Namun Tene memastikan pembayarannya akan segera dilakukan.

"Yang jelas dalam waktu dekat ini kita akan bayar," demikian Tene.

No comments:

Post a Comment